
Jakarta – Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk memastikan operasional 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2025, sebagai bagian dari program prioritas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Target ini mencakup pencetakan 5.000 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan memimpin dan mengelola dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 1.000 kepala SPPG yang sudah menerima pendidikan dan pelatihan di Universitas Pertahanan (Unhan). “Saat ini sudah ada sekitar 1.000 SPPG yang siap ditempatkan, dan mereka akan disebar ke dapur-dapur yang telah siap untuk operasional,” jelas Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (6/1).
Peran Penting Kepala SPPG dalam Manajemen Dapur MBG
Setiap dapur MBG akan dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang telah disiapkan oleh BGN, yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas dan distribusi makanan yang tepat sasaran. Kepala SPPG bertanggung jawab untuk memastikan bahwa makanan yang disalurkan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
SPPG juga berperan dalam memonitor dan memastikan kelancaran operasional dapur MBG, yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, khususnya di kalangan anak-anak dan ibu hamil, dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis. Setiap dapur MBG akan memanfaatkan tenaga ahli gizi untuk memastikan asupan nutrisi yang optimal bagi penerima manfaat.
Rencana Implementasi dan Distribusi Dapur MBG
Menurut Hasan Nasbi, hingga pertengahan 2025, sebanyak 5.000 SPPG akan ditempatkan untuk memimpin 5.000 dapur MBG yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan jumlah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memperluas cakupan program ini, menjangkau lebih banyak daerah dan lebih banyak penerima manfaat, khususnya yang berada di daerah-daerah dengan kebutuhan gizi tinggi.
Pada hari pertama pelaksanaan program pada 6 Januari 2025, sekitar 190 dapur MBG sudah mulai beroperasi di 26 provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan lainnya. Ke depannya, lebih banyak dapur akan dibuka untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Akses Gizi
Dengan adanya 5.000 dapur MBG, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem distribusi makanan yang lebih efisien dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan indeks kualitas gizi di Indonesia, sebagai respons terhadap tingginya angka gizi buruk di beberapa wilayah.
Penutupan
Melalui program Makan Bergizi Gratis ini, pemerintah berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak dan ibu hamil, dengan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Dengan penempatan 5.000 kepala SPPG untuk mengelola dapur-dapur ini, diharapkan keberlanjutan dan keberhasilan program ini akan berdampak besar dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Sebagai langkah strategis dalam mengelola program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus memastikan bahwa setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan, dengan melibatkan tenaga ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kelancaran distribusi serta menjaga kualitas makanan yang disajikan.