Prabowo Balikin Fungsi Bulog ke Era Soeharto, Ini Alasannya

Jakarta, Indopopuler – Pemerintah berencana mengubah struktur Perum Bulog agar lebih fokus pada fungsi stabilisasi pangan dan mendukung pencapaian target swasembada pangan tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, Bulog akan bertransformasi menjadi lembaga non-komersial yang tidak lagi berorientasi pada profit, sehingga perannya sebagai stabilisator pangan bisa menjadi lebih optimal seperti era Orde Baru Presiden Soeharto.

“Untuk mencapai swasembada pangan itu, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang-kadang hitung-hitungan. Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa,” kata Zulhas saat Konferensi Pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Ia menyebut perubahan struktur Bulog menjadi di bawah Presiden ini sudah disepakati, dan pembahasannya akan terus dilanjutkan secara maraton. “Nah, ini sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, mulai terus maraton,” lanjutnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Bidang pangan saat Konferensi Pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Meski demikian, Zulhas menegaskan saat ini Bulog masih berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami. Sampai ada perubahan (baru Bulog resmi di bawah Presiden),” tegas Zulhas.

Ditemui usai Konferensi Pers, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menjelaskan, perubahan ini akan membawa Bulog lebih dekat ke petani dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.

“Oh iya, nanti konsepnya itu kita dapat APBN. Dengan APBN itu sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung. Ini memperkuat fungsi kami sebagai stabilisator,” jelas Wahyu.

Namun, ia menegaskan bahwa proses transformasi ini membutuhkan waktu. “Targetnya, 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan. Kalau enggak nanti berhenti dong penyerapan gabah, penyerapan beras. (Tupoksi sebagai) BUMN pangan tetap jalan, tapi tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan,” ungkapnya.

Wahyu berharap transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial bisa berjalan lebih cepat. Katanya, transformasi akan ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden (Keppres). “Kami berharap bisa lebih cepat, tapi ada banyak aspek yang harus diselesaikan, termasuk regulasi seperti PP 13 Tahun 2015 tentang Perum Bulog,” imbuh dia.

Meski perubahan ini dinilai positif, ada tantangan terkait pengelolaan tugas yang tumpang tindih dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). “Nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Kami hanya menyiapkan konsep, urgensinya, dan strukturnya untuk diusulkan ke presiden,” lanjut dia.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap Bulog dapat lebih optimal dalam menjaga ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.