Jakarta, Indopopuler – Setelah dampak besar pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemulihan ekonomi menjadi tantangan yang masih terus dihadapi. Para pelaku usaha kecil dan menengah, yang banyak terdampak oleh lonjakan harga bahan baku dan berkurangnya daya beli masyarakat, kini harus berjuang untuk bertahan dan bangkit kembali.
Salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi adalah maraknya penggusuran tempat usaha, terutama bagi para pedagang kaki lima. Selain itu, para pelaku usaha ini juga sering kali harus menghadapi tindakan penertiban dari aparat, yang memperburuk kondisi mereka. Sebagai contoh, pedagang kopi keliling yang menggunakan sepeda sering kali harus bersembunyi dan “kucing-kucingan” dengan petugas ketika terjadi penertiban tempat usaha mereka.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran yang sangat penting. Sebagai motor penggerak perekonomian, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih berpihak pada UMKM dengan menyediakan fasilitas yang memadai serta kebijakan yang mendukung, agar para pelaku usaha kecil dapat kembali beroperasi dengan lebih leluasa dan aman.
Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha, untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti memberikan izin usaha yang lebih fleksibel atau menyediakan lokasi yang aman bagi pedagang kaki lima, diharapkan dapat meminimalisir kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.
Sebagai pemimpin perusahaan atau pengusaha besar, perhatian terhadap kondisi UMKM ini juga sangat penting. Dengan mengedepankan prinsip kemitraan, sektor usaha besar dapat berkontribusi langsung dalam membantu pemulihan ekonomi nasional melalui program pemberdayaan UMKM, yang pada gilirannya juga akan memperkuat daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia.
